Oleh: Claradion Pramugari Oliveira Martins
Akuntansi keuangan sektor publik merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya negara. Lebih dari sekadar pencatatan transaksi, akuntansi publik dirancang untuk menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk legislatif, auditor, dan masyarakat umum, mengenai bagaimana dana publik direncanakan, dianggarkan, dan dikelola. Melalui pelaporan keuangan, publik seharusnya dapat menilai tidak hanya seberapa besar anggaran yang digunakan, tetapi juga bagaimana penggunaan tersebut mendukung pencapaian tujuan pelayanan publik yang sesungguhnya.
Namun, dalam praktiknya, fokus akuntansi sektor publik sering melenceng dari tujuan tersebut. Banyak entitas pemerintah masih menekankan realisasi anggaran sebagai indikator utama kinerja. Tingginya persentase serapan anggaran kerap dipersepsikan sebagai keberhasilan, meskipun serapan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan pada realisasi anggaran sebagai tolok ukur kinerja menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem akuntansi keuangan sektor publik, yaitu apresiasi yang lebih kuat terhadap input dibandingkan outcome dan dampak kebijakan.
Fokus yang berlebihan pada angka anggaran bukan tanpa risiko. Ketika anggaran menjadi tujuan akhir, bukan alat untuk menghasilkan manfaat publik yang nyata, akuntabilitas publik berpotensi melemah. Laporan keuangan lebih banyak mencerminkan kepatuhan administratif dibandingkan efektivitas kebijakan. Dalam konteks ini, akuntansi publik berisiko kehilangan makna strategisnya sebagai sarana untuk membantu masyarakat dan pembuat kebijakan memahami apa yang benar-benar dicapai, bukan sekadar apa yang telah dibelanjakan.
Akuntansi sektor publik selama ini berakar pada tradisi penganggaran yang menilai keberhasilan berdasarkan realisasi anggaran dan kepatuhan terhadap aturan fiskal. Realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas memang mencerminkan pertanggungjawaban formal atas penggunaan dana publik, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan efektivitas kebijakan maupun dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa laporan realisasi anggaran lebih merepresentasikan kepatuhan administratif daripada capaian outcome kebijakan publik.
Perbedaan antara output dan outcome menjadi aspek penting dalam menilai kinerja sektor publik. Output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, seperti jumlah program atau proyek yang diselesaikan, sedangkan outcome mencerminkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, misalnya peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, atau kesejahteraan sosial. Ketika akuntansi sektor publik hanya mengukur output dan realisasi anggaran, maka efektivitas kebijakan dalam menciptakan perubahan sosial yang diharapkan menjadi sulit dinilai secara komprehensif.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik yang terlalu bergantung pada realisasi anggaran cenderung mempersempit makna kinerja itu sendiri. Rahayuningsih dan Syaflan (2024) dalam Jurnal Akunida menegaskan bahwa ketergantungan pada indikator realisasi anggaran lebih mencerminkan aspek administratif dibandingkan dampak layanan publik yang sesungguhnya. Sementara itu, Speklé dan Verbeeten (2014) dalam Management Accounting Research menekankan bahwa sistem pengukuran kinerja publik perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi agar mampu menghasilkan dampak yang bermakna bagi masyarakat.
Upaya reformasi akuntansi sektor publik melalui penerapan akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja sejatinya bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa reformasi tersebut kerap gagal menghasilkan akuntabilitas substantif karena struktur penilaian kinerja masih berfokus pada input dan output, bukan outcome dan dampak kebijakan. Transparansi formal memang tercapai, tetapi kemampuan publik untuk menilai manfaat nyata dari kebijakan publik masih terbatas.
Konsep value for money yang menekankan penggunaan sumber daya secara hemat, efisien, dan efektif untuk menghasilkan outcome yang diinginkan masyarakat semakin relevan dalam konteks ini. Pengukuran kinerja yang mengintegrasikan input, proses, output, dan outcome dipandang lebih mampu memberikan gambaran utuh mengenai kinerja sektor publik dibandingkan sekadar angka realisasi anggaran.
Pada akhirnya, fokus yang terlalu kuat pada realisasi anggaran menjadikan akuntansi sektor publik lebih berperan sebagai alat administratif daripada alat strategis. Akuntabilitas publik seharusnya tidak hanya menjawab seberapa besar dana dibelanjakan, tetapi juga apakah pembelanjaan tersebut benar-benar menghasilkan dampak positif yang dirasakan masyarakat. Tanpa pergeseran paradigma menuju pengukuran outcome dan dampak nyata, laporan keuangan publik berisiko menjadi sekadar pajangan angka, bukan cermin kinerja sesungguhnya.
- Analisis kendala dan kelemahan sistem penganggaran berbasis kinerja sektor publik – Jurnalku.org
https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/378 - Reformasi akuntansi sektor publik sering gagal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas substantif – Revista DCS
https://ojs.revistadcs.com/index.php/revista/article/view/3202 - Akuntansi Sektor Publik: fokus anggaran sebagai tolok ukur kinerja keuangan – Buku ajar
warsanipurnamasari.blog.uma.ac.id - Pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya keuangan tetapi juga outcome layanan – Jurnal Universitas Dharma Andalas
https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB/article/download/501/304
