Sektor Publik dan Keberlanjutan: Mengintegrasikan ESG dan SDGs dalam Kebijakan Pemerintah -

Oleh : Lourença Maria Isabel De Sá Belo

Isu keberlanjutan tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda eksklusif sektor swasta. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor publik justru memegang peran kunci dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tanpa keterlibatan aktif pemerintah, agenda keberlanjutan berisiko berhenti pada tataran slogan dan komitmen normatif semata.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengadopsi SDGs sebagai kerangka pembangunan nasional. Melalui koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, pencapaian SDGs diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, baik di tingkat pusat maupun daerah. SDGs tidak hanya diposisikan sebagai agenda global, tetapi sebagai pedoman kebijakan lintas sektor yang mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif (sdgs.bappenas.go.id).

Namun demikian, tantangan utama muncul pada tahap implementasi kebijakan. Sejumlah laporan media menunjukkan bahwa integrasi prinsip ESG dalam kebijakan sektor publik masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga, penganggaran, serta pengukuran kinerja. Katadata mencatat bahwa meskipun komitmen terhadap ESG di sektor publik semakin kuat, penerapannya masih cenderung parsial dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem evaluasi kinerja pemerintah (katadata.co.id).

Dari aspek lingkungan (environmental), sektor publik memiliki posisi strategis melalui kebijakan anggaran, regulasi, dan proyek pembangunan. Pemerintah Indonesia mulai mendorong penerapan green budgeting dan pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kebijakan anggaran hijau diarahkan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan (kemenkeu.go.id).

Pada dimensi sosial (social), peran sektor publik tercermin melalui program perlindungan sosial, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan tidak menciptakan ketimpangan baru. Namun, berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa efektivitas program sosial masih sangat bergantung pada kualitas data, ketepatan sasaran, dan tata kelola pelaksanaan. Kompas menyoroti bahwa tantangan utama program perlindungan sosial terletak pada akurasi data penerima manfaat dan koordinasi antarinstansi, yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan kebijakan tersebut (kompas.com).

Sementara itu, aspek tata kelola (governance) menjadi fondasi utama keberhasilan integrasi ESG dan SDGs di sektor publik. Tanpa tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, kebijakan keberlanjutan berpotensi kehilangan legitimasi publik. Laporan World Bank menegaskan bahwa penguatan institusi publik dan kualitas tata kelola merupakan prasyarat penting agar agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan efektif dan konsisten dalam jangka panjang.

Sayangnya, hingga kini pengukuran kinerja sektor publik masih cenderung berorientasi pada penyerapan anggaran dan output administratif, bukan pada dampak keberlanjutan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi indikator ESG dan SDGs ke dalam sistem evaluasi kinerja pemerintah merupakan kebutuhan mendesak. Tanpa indikator yang mengukur dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola secara komprehensif, kebijakan publik berisiko efisien secara fiskal tetapi lemah dari sisi keberlanjutan.

Ke depan, sektor publik perlu melampaui pendekatan simbolik terhadap ESG dan SDGs. Komitmen keberlanjutan harus diwujudkan secara nyata dalam perencanaan anggaran, desain program, serta mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Dengan demikian, sektor publik tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai teladan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi kini dan mendatang.